Sertifikasi halal adalah proses penetapan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa MUI. Sertifikat ini wajib dimiliki oleh produk makanan, minuman, kosmetik, dan jasa restoran sesuai amanat UU Nomor 33 Tahun 2014.

Pemerintah akan memberlakukan sanksi administratif bertahap, mulai dari teguran tertulis, penarikan produk dari peredaran, hingga penghentian kegiatan usaha atau penutupan tempat usaha. Klaim mandiri seperti "no pork no lard" tidak memiliki kekuatan hukum.

Self-Declare: Gratis, khusus UMKM dengan produk risiko rendah, proses didampingi PPH, tidak melibatkan LPH, terbit ±2 minggu.
Reguler: Berbayar, untuk semua skala usaha, melibatkan audit LPH, lebih detail, estimasi 21–45 hari kerja.

Biaya bervariasi tergantung skema dan kompleksitas produk. Untuk skema Self-Declare, biaya pendampingan kami gratis (dibiayai pemerintah). Untuk skema Reguler, biaya mulai dari Rp650.000 untuk UMKM (biaya resmi BPJPH) ditambah pendampingan. Hubungi kami untuk simulasi biaya spesifik produk Anda.

Anda dapat mengecek keaslian sertifikat halal melalui laman resmi ptsp.halal.go.id (SIHALAL), aplikasi PUSAKA Kemenag, atau situs halalmui.org. Kami juga siap membantu verifikasi jika diperlukan.

Ya, sesuai aturan terbaru, sertifikat halal berlaku selamanya selama tidak ada perubahan pada komposisi bahan baku, proses produksi, atau data yang disampaikan. Jika ada perubahan, Anda wajib melakukan pembaruan data.